Manokwari Lembaran Papua- Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sahabat Polisi Indonesia Papua Barat mengapresiasi Polda Papua Barat dalam penanganan unjuk rasa RUU Pilkada dan putusan Mahkamah Konstitusi.
“Itu diberbagai daerah, di seluruh Indonesia melaksanakan unjuk rasa besar besaran. Dalam penolakan, putusan Mahkamah Konstitusi, terkait pilkada dan putusan terkait pembahasan RUU DI DPR terkait Pilkada,,”kata Ketua DPW Sahabat polisi Indonesia Papua Barat, Jalil Lambara di Manokwari Papua Barat.
Ia mengatakan, terkait aksi penolakan tersebut di wilayah Papua Barat dan Papua Barat tidak terjadi gerakan aksi unjuk rasa.
“Itu menandakan bahwa Polda Papua Barat mampu melakukan pendekatan persuasif dan humanis kepada seluruh mahasiswa dan aktivis yang di Papua Barat dan Papua Barat Daya,”ujarnya.
DPW SPI Papua Barat apresiasi langkah yang di lakukan oleh Polda Papua Barat dalam penanganan unjuk rasa RUU Pilkada maupun putusan MK terkait Pilkada.
“Ini adalah langkah, yang sangat baik dan sangat luar biasa yang di lakukan oleh Polda Papua Barat di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya,”ungkapnya.
Berkaitan dengan isu RUU Pilkada maupun putusan Mahkamah Konstitusi jangan di jadikan sebagai bahan untuk kepentingan segelintir orang atau kelompok tertentu. “Jangan mahasiswa atau aktivis dan masyarakat di manfaatkan dengan situasi ini,”tuturnya.
Dia berharap, jelang pemilukada 27 November 2024 di Papua Barat dan Papua Barat Daya semoga bisa berjalan dengan aman dan kondusif. Tanpa menganggu situasi Kamtibmas di wilayah ini.
“Mari masyarakat Papua Barat dan Papua Barat Daya untuk mendukung Pihak penyelenggara, KPU, Bawaslu dan TNI/Polri. Sehingga pelaksanaan pesta demokrasi 27 November 2024 berjalan aman, jujur, bersih dan transparan,”ungkapnya.
Terkait dengan, menyangkut tentang isu Sara dan hoax jangan masyarakat agar tidak terpancing dengan hal tersebut yang dapat menganggu stabilitas keamanan di wilayah ini . “Jangan mudah cepat terpancing mari kita cek kebenaran informasi tersebut. Kalau informasi itu tanyakan ke instansi atau lembaga terkait lainnya,”imbuhnya.
Oleh karena itu, menjaga situasi Kamtibmas di Papua Barat Dan Papua Barat Daya tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI/Polri. “Tetapi keamanan itu menjadi tanggung jawab semua pihak di wilayah ini,”pungkasnya. (Dhy)
