Manokwari lembaran Papua – Sejumlah petani dan nelayan di Wilayah Distrik Warmare, Prafi, Masni, dan Sidey (Wapramasi) menyampaikan keluhnya ke anggota DPR Papua Barat ketika melakukan Reses dengan bertujuan untuk menyerap aspirasi di tengah masyarakat.
Berbagai keluhan dihadapai para petani maupun nelayan diantaranya, Infrastruktur pertanian belum optimal, seperti jalan usaha tani yang rusak sehingga menghambat distribusi hasil pertanian ke pasar. Kurangnya alat dan mesin pertanian (Alsintan) membuat produksi kurang efisien.
Selain itu masalah irigasi menyebabkan ketidakstabilan pasokan air untuk pertanian. Serta harga jual hasil pertanian yang fluktuatif, seringkali merugikan petani lokal.ujar warga Kampung Desay, Distrik Prafi.
Menjawab keluhan petani, Dalam reses diLakukan Anggota DPR Papua Barat, Ahmad Kuddus, berlokasi di dapil 1 Manokwari, mengatakan menjaga ketahanan pangan di Papua Barat, Wilayah Wapramasi dikenal sebagai salah satu kawasan produksi pangan utama berasal dari program transmigrasi 80-an. Namun hingga kini petani di daerah tersebut masih menghadapi banyak kendala dan memastikan aspirasi ini menjadi perhatian di DPR Papua Barat agar program pembangunan daerah lebih berorientasi pada kebutuhan petani, katanya.
Sementara para nelayan pun melampiaskan keluhannya ke anggota DPR Papua Barat diantaranya, mengeluh soal Kelangkaan BBM untuk melaut, lantaran keterbatasan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), Kurangnya peralatan tangkap ikan yang modern, menyebabkan hasil tangkapan kurang maksimal.
Ditambahkan para nelayan berupa keluhan menyangkut, minimnya infrastruktur penyimpanan ikan, mengakibatkan produk perikanan cepat rusak, serta harga jual ikan rendah, membuat penghasilan nelayan tidak stabil, bahkan terkadang merugi, ujar Seorang nelayan bernama Warandani.
Menjawab keluhan dari nelayan, Ahmad Kuddus, menegaskan bahwa permasalahan sektor kelautan harus mendapat perhatian serius, dimana nelayan merupakan tulang punggung perekonomian dipesisir, akan didorong melalui pengadaan SPBN tambahan serta distribusi perahu fiber dan alat tangkap modern agar nelayan bisa lebih produktif,” jelasnya.
Dikatakan Peran DPR Papua Barat dalam Pembangunan Daerah Sebagai bagian dari mekanisme pembangunan daerah, DPR memiliki peran penting dalam pengawasan, penganggaran, dan regulasi. reses ini bukan hanya sebagai wadah mendengar aspirasi, tetapi juga sebagai dasar untuk menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
DPR bertkomitmen ke Depan, bakal mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan usaha tani dan irigasi, mendorong distribusi alsintan agar produksi lebih efisien, mengusulkan tambahan SPBN dan pengadaan alat tangkap modern, meningkatkan subsidi dan insentif bagi petani dan nelayan, tutup Ahmad Kuddus.
