Manokwari, Lembaran Papua –Ketua Komisi II DPR Papua Barat, Ahmad Kuddus, menegaskan berkomitmen dalam mengawal kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) bagi masyarakat Papua Barat, Rabu (18/03/2025)
Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Program JKN-KIS 2025 digelar di Kantor Gubernur Papua Barat menjadi ajang strategis mengevaluasi capaian Universal Health Coverage (UHC) dicapai sejak 2018, sekaligus menyiapkan langkah konkret agar layanan kesehatan semakin optimal.
Dalam kegiatan tersebut dihadiri pula, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, Sekretaris Daerah, dan perwakilan BPJS Kesehatan,
DPR Papua Barat, menyimak paparan terkait capaian program kesehatan, guna memastikan kebijakan yang diterapkan benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
DPR Papua Barat, khususnya di Komisi II, terus mengawasi implementasi JKN-KIS ini, Jangan sampai ada satu pun warga Papua Barat yang seharusnya mendapat layanan kesehatan, tetapi terhambat oleh regulasi atau keterbatasan anggaran, ungkap Kuddus.
cakupan kepesertaan JKN Papua Barat hampir mencapai 100 persen, dimana dalam forum ini menyoroti tantangan utama, seperti ketersediaan tenaga medis di daerah terpencil, peningkatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan, serta validasi data kepesertaan agar tidak ada masyarakat yang kehilangan status JKN karena masalah administrasi.
DPR Papua Barat hadir sebagai peserta forum, sekaligus pengambil keputusan yang berperan dalam kebijakan anggaran dan regulasi daerah terkait kesehatan. Dalam forum ini, ia menyoroti pentingnya pengawasan anggaran yang dialokasikan untuk program JKN, terutama subsidi iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang didanai dari APBD dan Dana Otonomi Khusus (Otsus), ungkapnya.
