Manokwari, lembaran papua, – Komitmen BPJS Kesehatan Papua Barat dalam memperbaiki layanan administrasi klaim kesehatan mendapat apresiasi tinggi dari Komisi II DPR Papua Barat. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di salah Hotel, dei Manokwari, Senin ( 28/04/ 2025).
Penjelasan rinci disampaikan langsung Kepala BPJS Kesehatan Papua Barat menjadi titik balik penting dalam membangun kepercayaan antara rumah sakit, tenaga kesehatan dan masyarakat pengguna layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Ketua Komisi II DPR Papua Barat, H. Ahmad Kuddus, dalam keterangannya seusai rapat, menilai paparan Kepala BPJS Kesehatan tidak hanya memenuhi ekspektasi teknis, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata terhadap prinsip transparansi dan perbaikan berkelanjutan.
pihaknya mengapresiasi Kepala BPJS Kesehatan Papua Barat dengan lugas menjelaskan skema alur klaim, mulai dari tahap verifikasi hingga proses pencairan, hal Ini sangat penting untuk menghindari miskomunikasi, mempercepat pelayanan dan meningkatkan kualitas kepercayaan publik terhadap program JKN di Papua Barat, ujar Ahmad Kuddus.
Menurutnya, salah satu persoalan mendasar sering menjadi keluhan di lapangan adalah keterlambatan pembayaran klaim rumah sakit oleh BPJS, hingga berdampak langsung pada operasional rumah sakit dan kesejahteraan tenaga medis, dengan adanya penjelasan terbuka dari BPJS, Komisi II melihat ada harapan baru untuk mempercepat perputaran layanan kesehatan di daerah.
Penjelasan dari Kepala BPJS membuka ruang kolaborasi lebih baik, diharapkan transparansi ini juga berlanjut dalam implementasi teknis di semua fasilitas kesehatan mitra BPJS, lanjut Ahmad Kuddus.
Di sisi lain, Komisi II menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal proses penguatan layanan kesehatan, termasuk memonitor implementasi prosedur klaim di tingkat rumah sakit daerah. Dukungan penuh juga diberikan kepada upaya BPJS Kesehatan Papua Barat untuk memperbaiki sistem dan mempercepat pelayanan klaim berbasis prinsip efisiensi dan akuntabilitas.
