Manokwari, Lembaran Papua – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) menggelar audiensi resmi bersama pengurus National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Papua Barat, audiensi ini mengangkat tema “Penguatan Pembinaan dan Kesejahteraan Atlet Disabilitas Papua Barat”.
Dalam audensi ini turut dihadiri Ketua Komisi II DPR PB serta para anggota komisi, serta perwakilan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat.
Dalam forum tersebut, NPCI Papua Barat menyampaikan sejumlah informasi strategis terkait program kerja, pembinaan atlet difabel, hingga kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan kualitas dan partisipasi olahraga disabilitas di tingkat daerah maupun nasional.
Salah satu agenda utama yang mendapat perhatian adalah rencana pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musprov) NPCI sebagai langkah penting untuk penyegaran kepengurusan dan penetapan program-program baru.
Ketua Komisi II, H. Ahmad Kuddus, S.T., menyatakan bahwa pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Musprov NPCI dan mendorong agar pelaksanaannya dapat difasilitasi dalam waktu dekat. “Musprov adalah fondasi penting untuk membangun kelembagaan NPCI yang lebih solid dan responsif terhadap tantangan pembinaan olahraga disabilitas di Papua Barat. Komisi II siap mendukung dan mengawal proses ini,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari Dinas Pemuda dan Olahraga yang menyatakan komitmennya untuk bersinergi dalam mendorong penguatan kapasitas organisasi NPCI, baik dari sisi kelembagaan, pembinaan atlet, maupun kesejahteraan pelatih dan pengurus.
Audiensi ini turut menjadi ruang dialog terbuka untuk menggali berbagai kebutuhan aktual, mulai dari fasilitas olahraga yang ramah disabilitas, program pelatihan jangka panjang, hingga strategi peningkatan prestasi di tingkat nasional. NPCI Papua Barat juga menyampaikan rencana jangka menengah yang mencakup peningkatan partisipasi cabang olahraga, penguatan pelatih, serta peningkatan akses terhadap sarana olahraga yang inklusif.
Komisi II menegaskan bahwa sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam bidang kesejahteraan rakyat, termasuk olahraga, mereka akan terus berupaya menjembatani kebutuhan organisasi olahraga seperti NPCI agar masuk dalam prioritas pembangunan daerah. “Kami melihat olahraga disabilitas bukan hanya soal prestasi, tapi juga soal penghormatan atas hak-hak dan martabat saudara-saudara kita penyandang disabilitas,” kata salah satu anggota Komisi II.
Dengan adanya komitmen bersama antara legislatif, eksekutif, dan NPCI, diharapkan Musprov dapat segera terlaksana dan membawa arah baru yang konstruktif bagi masa depan olahraga disabilitas Papua Barat. Komisi II menutup audiensi dengan harapan agar kolaborasi ini dapat terus terjaga, demi terciptanya ekosistem pembinaan olahraga disabilitas yang lebih kuat, adil, dan berkelanjutan.
