Manokwari, Lembaran Papua – Pasca aksi demo Ratusan kontraktor Orang Asli Papua (OAP) tergabung dalam Perkumpulan Asosiasi Lokal Kontraktor Orang Asli Papua (PALKOAP-PB), Senin (24/02/2025). menuntut penolakan terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dinilai mengancam keberlanjutan proyek infrastruktur di Papua Barat.
Dengan adanya aksi demo tersebut, DPR papua barat bakal mengawal aspirasi kontraktor Orang Asli Papua (OAP) tergabung dalam Perkumpulan Asosiasi Lokal Kontraktor Orang Asli Papua (PALKOAP-PB) ke pusat.
Hal ini dungkapkan Ketua Komisi II DPR Papua Barat, Ahmad Kuddus, salah satu anggota DPR Papua Barat yang menemui para pendemo menyatakan, sangat memahami bahwa pemotongan anggaran bukan hanya berdampak pada sektor infrastruktur, tetapi juga akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Papua Barat secara keseluruhan.
keresahan ini. Ini bukan hanya tentang proyek, tetapi tentang keberlangsungan ekonomi masyarakat Papua,
Selaku ketua komis II, tidak akan tinggal diam dan akan terus memperjuangkan aspirasi hingga ke tingkat Pusat, terangnya.
Dikatakan pula, Papua Barat tidak bisa disamakan dengan daerah lain dalam kebijakan efisiensi anggaran. Kondisi geografis dan kebutuhan pembangunan yang unik membuat provinsi ini harus mendapatkan perlakuan khusus.
Langkah konkret bakal diambil untuk mengawal aspirasi pendemo, mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR Papua Barat, bertugas mengawal permasalahan ini hingga ke tingkat pemerintah pusat, terangnya.
Selain itu, memastikan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) siap membantu dalam proses advokasi ini.
